Salah satu output dalam kajian HAN adalah perolehan hak pelayanan bagi masyarakat luas dengan baik (public service) demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Buku ini, menitikberatkan HAN dalam aspek pelayanan publik dengan mengartikulasikan urgensi pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam konteks negara hukum yang dalam pelaksanaannya didistribusikan melalui pemerintah pusat dan otonomi daerah dengan mengacu pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good gevernance principle), dengan menetapkan arah dan tujuannya sesuai paradigma hukum yang dianut dan dengan melakukan penyesuaian peraturan atau terobosan hukum baru dalam rangka mengikuti tuntutan perubahan zaman (harmonisasi hukum). Sehingga masyarakat terbantu dan terlindungi kepentingan hukumnya saat menjalankan aktivitas kehidupannya terutama yang bersinggungan dengan perizinan-perizinan yang diperlukannya. Sebagai contoh pelayanan publik dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu/satu pintu. sehingga masyarakat dapat dengan cepat dan mudah memperoleh perizinan usaha yang diperlukannya demi menunjang kegiatan dan kelangsungan usahanya.